JURNAL KEGIATAN

yanmas_resbtg@ymail.com

AD ART YANMAS MANDIRI

 

ANGGARAN  DASAR

&

ANGGARAN  RUMAH  TANGGA

 YANMAS MANDIRI

Diterbitkan oleh :

Tim Pemrakarsa dan ex Officio Pengurus Kamitraan Yanmas

Tahun 2009

PENGANTAR

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) merupakan dokumen Organisasi yang memberikan kejelasan mengenai azas atau dasar dan tujuan serta garis besar tata cara dalam melaksanakan tugas Organisasi.

Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Yanmas Mandiri yang mengatur kewajiban dan hak  anggota agar setiap anggota dapat ikut serta bertanggung jawab untuk menjaga dan memajukan Organisasi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Yanmas Mandiri ini disampaikan kepada setiap anggota, supaya dapat menghayati dasar dan tujuan organisasi kemanusiaan ini, serta mengamalkan di dalam pergaulan sehari-hari sebagai wujud pengamalan Dasar Negara Pancasila.

Tim Pemrakarsa dan ex Officio Pengurus Kamitraan Yanmas

Tahun 2009.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 

YANMAS MANDIRI

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Sesungguhnya setiap manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dilahirkan dengan hakekat mempunyai derajat, hak serta martabat yang sama sebagai makhluk individu dan  sosial.

Berdasarkan atas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk saling menolong tanpa membedakan Agama, Suku,  Ras dan Golongan.

Dilandasi oleh rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk dapat ikut serta  meringankan penderitaan sesama manusia, maka  didirikanlah  Himpunan Swadaya Masyarakat yeng menamakan dirinya Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) sebagai salah satu  dalam pelayanan masyarakat yang memiliki ;

Visi    :

Terwujudnya - pelayanan masyarakat yang profesional, modern dan terpercaya.

Misi    :

1.         Memberikan pelayanan secara mudah, Tanggap/ responship.

2.         Ikut serta dalam memelihara keamanan ketertiban dilingkungannya.

3.         Menjadi Community Policing yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Ciotizen)

ANGGARAN DASAR

BAB – I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal  1

Organisasi ini bernama  Pelayanan Masyarakat Mandiri, yang selanjutnya disebut   YANMAS MANDIRI.

Pasal 2

Waktu pembentukannya pada tanggal empat bulan Oktober tahun duaribu sembilan.

Pasal 3

Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) ini dibentuk atas prakarsa para duta militan Yanmas dan ex officio Pengurus Kemitraan Yanmas, dengan status organisasi independend atau tidak terikat pada Institusi maupun Partai Politik.

BAB  -  II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pelayanan Masyarakat Mandiri (YANMAS MANDIRI)  berazaskan Pancasila

Pasal 5

Pelayanan Masyarakat Mandiri (YANMAS MANDIRI) bertujuan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dengan tidak membedakan Agama, Suku, Ras dan Golongan.

BAB  - III

SIFAT DAN FUNGSI TUGAS

Pasal 6

Anggota Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip  kemanusiaan,  kenetralan, kemandirian, kesukarelaan dan kebersamaan.

Pasal 7

Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) berfungsi sebagai Organisasi yang membantu tugas-tugas Pemerintah dibidang sosial kemasyarakatan  dengan sukarela  sebagai wujud Pengamalan Pancasila.

BAB  -  IV

L A M B A N G

Pasal 8

1.         Lambang - Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) mempunyai arti; Pelayanan Masyarakat dalam bidang Sosial kemasyarakatan,  sesuai dengan Kode Etik  Yanmas Mandiri.

2.         Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) tumbuh berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat serta bertindak sebagai abdi masyakarat.

3.         Prinsip ini sejalan dengan paham kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan; keseimbangan, keselarasan, dan kebersamaam; ketertiban; Ilmu Pengetahuan dan tekhnologi. diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna :

 a.         Gambar Bintang adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

 b.         Perisai lingkaran bermakna Persatuan, persaudaraan, keakraban dan kebersamaan.

 b.         Perisai lingkaran warna merah dan putih melambangkan berani dan suci.

c.       Gambar padi kapas simbul kesejahteraan.

d.         Gambar segi empat warna biru bermakna kesamaan kedudukan, keseimbangan, keselarasan.

d.         Simbul Y menggambarkan huruf  Y adalah Yan dikandung maksud adalah Pelayanan

e.         Simbul M menggambarkan huruf  M adalah Mas dikandung maksud adalah Masyarakat Mandiri.

BAB  -  V

ORGANISASI

Pasal 9

Struktur Keorganisasian

1.                   Induk Organisasi terdapat Pengurus Pusat.

2.                  Provinsi terdapat Pengurus Daerah

3.                  Ex Karesidenan (Koordinator Wilayah)  terdapat Pengurus Korwil 

Pasal 10

Keanggotaan

1.                  Perkumpulan, paguyuban, himpunan anggota yang berada disuatu wilayah tertentu dalam satu ex Karesidenan ( Koordinator Wilayah).

2.                  Calon anggota Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) adalah seperti tercantum pasal 10 ayat 1 mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Pengurus Korwil setempat diajukan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah.

3.                  Setiap perkumpulan, paguyuban, himpunan anggota Yanmas Mandiri wajib membayar iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

4.                  Setiap Kepengurusan di semua jenjang wajib melaporkan posisi dan keberadaan anggotanya setiap 6 bulan sekali kepada Kepengurusan satu tingkat di atasnya.

5.                  Status Keorganisasian - Yanmas Mandiri  berakhir apabila :

a.                   Orgnisasi  dibubarkan

b.                  Organisasi membubarkan diri secara resmi melalui mekanisme Kongres Luar Biasa.

Pasal 11

Kepengurusan

1.                  Pengurus Pusat, terdiri atas .

a.                   Ketua Umum.

b.                  Ketua,

b.1       Bidang Organisasi dan Administrasi

b.2       Bidang Kegiatan Operasional

b.3       Bidang Keuangan

c.                   Sekretaris Jenderal

d.                  Wakil Sekretaris Jenderal

d.1. Wakil Sekretaris Jenderal bidang Org & Adm

d.2  Wakil Sekretaris Jenderal bidang Giat Ops

d.3  Wakil Sekretaris Jenderal bidang Keuangan

e.                   Bendahara Umum

f.                   Wakil Bendahara Umum

g.                  Seksi-seksi :

g.1.      Hubungan masyarakat.

g.2.      Pemberdayaan Perempuan.

g.3.      Kerohanian.

g.4.      Seni dan budaya.

g.5.      Teknik dan Komunikasi

g.6.      Unit Reaksi Cepat.

g.7.      Sosial kemasyarakatan.

g.8.      Monitoring.

g.9.      Usaha.

g.10.    Advokasi dan Perlindungan hukum.

           

h.                  Pengurus Pusat mempunyai tugas :

1)                  Melaksanakan semua keputusan Kongres dan Keputusan rapat-rapat lainnya.

2)                  Mengelola Organisasi sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

3)                  Mengelola keuangan secara profesional dan transparan.

4)                  Mengelola administrasi secara lengkap, tertib dan bertanggung jawab.

5)                  Menetapkan Kepengurusan Daerah

6)                  Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kongres.

2.                  Pengurus Daerah, Pengurus Korwil terdiri atas :

a.                   Ketua,

b.                  Wakil ketua

c.                   Sekretaris

d.                  Wakil Sekretaris

e.                   Bendahara

f.                   Wakil Bendahara

g.                  Seksi-seksi yang menyesuaikan dengan Pengurus Pusat berdasar kebutuhan

h.                  Pengurus Daerah, Pengurus Korwil mempunyai tugas :

1)                  Melaksanakan semua kebijakan Pengurus Pusat.

2)                  Melaksanakan semua keputusan Musyawarah di tingkatnya dan Keputusan rapat-rapat lainnya

3)                  Mengelola Organisasi sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

4)                  Mengelola keuangan secara profesional dan transparan.

5)                  Mengelola administrasi secara lengkap, tertib dan bertanggung jawab.

6)                  Menetapkan Kepengurusan satu tingkat dibawahnya

7)                  Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah di tingkatnya.

BAB  -  VI

KONGRES, MUSYAWARAH

Pasal 12

1.                Kekuasaan tertinggi di dalam Organisasi Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri)  di pegang oleh Kongres yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Korwil serta utusan-utusan lainnya yang diatur oleh Peraturan Organisasi.

2.                Kongres dilaksanakan pada akhir masa jabatan Pengurus Pusat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, kebijakan dan kegiatan.

3.                Dalam hal mendesak dan luar biasa yang sifatnya sangat penting maka dapat dilaksanakan kongres luar biasa.

4.                Pimpinan kongres adalah presidium yang dipilih dalam kongres.

Pasal 13

1.                Pengurus Daerah, Pengurus Korwil memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Musayawarah yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan.

2.                Musyawarah dihadiri oleh Pengurus Daerah, Pengurus Korwil dan anggota.

3.                Dalam hal mendesak dan luar biasa yang sifatnya sangat penting maka dapat dilaksanakan Musyawarah luar biasa.

4.                Pimpinan Musyawarah adalah presidium yang dipilih dalam Musyawarah.

Pasal 14

Referendum

Dalam hal terdapat kejadian yang luar biasa, Pengurus Pusat dapat menyelenggarakan  referendum.

BAB VII

KEUANGAN

Pasat 15

1.                  Keuangan Pengurus Pusat diusahakan melalui Iuran anggota,  Yayasan - Yanmas Mandiri dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.                  Keuangan Pengurus Daerah, Pengurus Korwil bersumber dari :

a.                   Iuran Anggota melalui perkupulan, paguyuban, himpunan.

b.                  Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  - VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

1.                  Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam kongres.

2.                  Usul perubahan anggaran dasar diterima oleh kongres jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta kongres.

BAB – IX

PEMBUBARAN

Pasal 17

Pembubaran  Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) hanya dapat dilakukan oleh Kongres bilamana 4/5 suara dalam kongres menyetujui, dan kongres harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 Pengurus Pusat, 2/3 Pengurus Daerah, 2/3 Pengurus Korwil.

BAB -  X

PENUTUP

Pasal 18

1.                  Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga  Yanmas Mandiri.

2.                  Anggaran Rumah Tangga  Yanmas Mandiri tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

3.                  Anggaran Dasar ini berlaku sejak  ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB – I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota - Pelayanan Masyarakat ( Yanmas Mandiri )  :

1.    Anggota biasa adalah anggota yang bernaung di salah satu kumpulan, paguyuban, himpunan sebagai Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan menaruh perhatian dan minat untuk berperan serta memajukan  - Yanmas Mandiri.

2.    Anggota kehormatan adalah Warga Negara Indonesia yang karena Jabatannya dalam Kepemerintahan, Kepolisian, dan Kemiliteran serendah-rendahnya di tingkat  Kabupaten/ Kota yang diangkat/ ditunjuk oleh Pengurus Pusat melalui mekanisme Rapat Pimpinan.

Pasal 2

Anggota sebagaimana pasal 1 ayat Anggaran Rumah Tangga berhak :

1.    Memberikan suara dalam rapat anggota.

2.    Memilih dan dipilih sebagai  Pengurus.

3.    Membela diri dari tuduhan dan atau keputusan karena melakukan kesalahan terhadap  - Yanmas Mandiri.

Pasal 3

Anggota sebagaimana pasal 1 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga berkewajiban :

1.  Mematuhi AD & ART dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam  - Yanmas Mandiri.

2.  Membayar iuran dan sumbangan-sumbangan lain sesuai Keputusan .

Pasal 4

1.         Untuk menjadi anggota Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) wajib mendaftarkan diri dengan menyerahkan persyaratan  melalui Perkumpulan, paguyuban, himpunan.

3.      Persyaratan anggota; berusia minimal 17 tahun dibuktikan dengan rekaman KTP, foto setengah badan ukuran 4 X 6 cm, mengisi formulir.

4.      Keabsahan menjadi anggota dinyatakan dan tercatat sebagai anggota pada buku induk Pengurus Pusat dan kepadanya diberikan Kartu Anggota.

Pasal 5

1.         Berhenti dari anggota - Pelayanan Masyarakat Mandiri, apabila :

a.   Meninggal dunia.

b.   Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis.

c.  Diberhentikan karena melanggar AD/ ART dan atau   berdasarkan Keputusan  – Yanmas  Mandiri.

2.         Setiap anggota yang pindah tempat tinggal/ domisili diwajibkan memberitahukan kepada Pengurus setempat agar tidak kehilangan haknya.

BAB  -  II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) dibentuk di tingkat Pusat (Induk), Provinsi (Daerah) dan ex Karesidenan/ Wilayah   ( Korwil).

BAB   -  III

KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 7

Kongres adalah lembaga tertinggi dalam  - Yanmas Mandiri :

Pimpinan Kongres dan Pimpinan Musyawarah :

1.                  Pengurus Pusat memimpin sidang Pleno Kongres, sampai diterimanya laporan pertanggung jawaban oleh Kongres.

2.                  Pengurus Daerah memimpin sidang Pleno Musyawarah Daerah (Musda) sampai diterimanya laporan pertanggung jawaban oleh Musyawarah Daerah.

3.                  Pengurus Korwil memimpin sidang Pleno Musyawarah Wilayah (Muswil) sampai diterimanya laporan pertanggung jawaban oleh Musyawarah Wilayah.

4.                  Sidang-sidang pleno selanjutnya, sidang-sidang komisi dan sidang-sidang lainnya dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih oleh dan dari peserta sidang.

5.                  Rancangan tata tertib Kongres dan Musyawarah disusun oleh Pengurus setingkat untuk disahkan dalam Kongres atau Musyawarah.

6.                  Pertanggungjawaban Pengurus dilaporkan secara tertulis dan dibagikan kepada peserta Konggres, Musyawarah sebelum Konggres, Musyawarah dimulai.

7.                  Pengurus dinyatakan demisioner setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan kemudian kekuasaan beralih kepada Pimpinan Sidang terpilih dalam Konggres/ Musyawarah sampai terbentuknya Pengurus terpilih, dan anggota pengurus yang bersangkutan menjadi peserta Konggres/ Musyawarah.

8.                  Pemilihan Pengurus dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, melalui tim formatur dan atau pemungutan suara.

9.                  Tim formatur mempunyai tugas memilih Pengurus dengan batasan waktu paling lama 30 hari setelah Kongres/ Musyawarah.

10.              Garis kebijaksanaan Pengurus satu tingkat atau lebih diatasnya sebagai referensi  dalam penyusunan Program berikutnya.

11.              Keputusan dalam Konggres/ Musyawarah harus tidak  bertentangan AD/ ART dan Peraturan Organisasi.

12.              Konggres/ Musyawarah dinyatakan sah apabila peserta telah memenuhi sekurang-kurangnya separo jumlah peserta ditambah satu.

Pasal  8

1.         Rapat Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Korwil dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan  disesuaikan dengan agenda organisasi.

2.         Rapat Pleno adalah Rapat yang diikuti oleh Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Daerah, dan  Pengurus Korwil, dinyatakan sah apabila dihadiri  sekurang-kurangnya separo ditambah satu dari jumlah Pleno.

BAB  -  III

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Selambat-lambatnya sepuluh hari setelah tim formatur hasil kongres/ musyawarah melaporkan hasil kerjanya, maka Pengurus terpilih segera dikukuhkan dan mulai melaksanakan tugasnya.

Pasal 10

Susunan Pengurus pada semua tingkatan meliputi satu pola yang diatur sebagai berikut :

1.         Pengurus Pusat, terdiri atas .

a.         Ketua Umum.

b.         Ketua,

b.1       Bidang Organisasi dan Administrasi

b.2       Bidang Kegiatan Operasional

b.3       Bidang Keuangan

c.         Sekretaris Jenderal

i.                    Wakil Sekretaris Jenderal

d.1. Wakil Sekretaris Jenderal bidang Org & Adm

d.2  Wakil Sekretaris Jenderal bidang Giat Ops

d.3  Wakil Sekretaris Jenderal bidang Keuangan

j.                    Bendahara Umum

k.                  Wakil Bendahara Umum

l.                    Seksi-seksi :

g.1.      Hubungan masyarakat.

g.2.      Pemberdayaan Perempuan.

g.3.      Kerohanian.

g.4.      Seni dan budaya.

g.5.      Teknik dan Komunikasi

g.6.      Unit Reaksi Cepat.

g.7.      Sosial kemasyarakatan.

g.8.      Monitoring.

g.9.      Usaha.

g.10.    Advokasi dan Perlindungan hukum.

           

m.                Pengurus Pusat mempunyai tugas :

1)                  Melaksanakan semua keputusan Kongres dan Keputusan rapat-rapat lainnya.

2)                  Mengelola Organisasi sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

3)                  Mengelola keuangan secara profesional dan transparan.

4)                  Mengelola administrasi secara lengkap, tertib dan bertanggung jawab.

5)                  Menetapkan Kepengurusan Daerah

6)                  Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kongres.

3.                  Pengurus Daerah, Pengurus Korwil terdiri atas :

a.                   Ketua,

b.                  Wakil ketua

c.                   Sekretaris

d.                  Wakil Sekretaris

e.                   Bendahara

f.                   Wakil Bendahara

g.                  Seksi-seksi yang menyesuaikan dengan Pengurus Pusat berdasar kebutuhan

h.                  Pengurus Daerah, Pengurus Korwil mempunyai tugas :

1)                  Melaksanakan semua kebijakan Pengurus Pusat.

2)                  Melaksanakan semua keputusan Musyawarah di tingkatnya dan Keputusan rapat-rapat lainnya

3)                  Mengelola Organisasi sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

4)                  Mengelola keuangan secara profesional dan transparan.

5)                  Mengelola administrasi secara lengkap, tertib dan bertanggung jawab.

6)                  Menetapkan Kepengurusan satu tingkat dibawahnya

7)                  Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah di tingkatnya.

BAB  -  IV

MASA JABATAN

Pasal  11

Masa Jabatan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Korwil selama 5 tahun.

BAB  -  V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

1.       Pengurus melaksanan tugas organisasi dalam lingkup tanggung jawab masing-masing tingkatan dengan melaksanakan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga  Yanmas Mandiri, Rencana Kerja, dan Program Kerja Organisasi

2.       Pengurus bertanggung jawab melaksanakan kegiatan  – Yanmas Mandiri  sesuai Peraturan Organisasi.

BAB  -  VI

PERBENDAHARAAN

Pasal 13

Inventaris seluruh kekayaan  berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, surat-surat/ dokumen, dan uang tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lain, kecuali atas dasar Keputusan Rapat Pleno dengan sepengetahuan Pengurus satu tingkat diatasnya.

Pasal 14

Kekayaan  – Yanmas Mandiri diperoleh dari iuran anggota, bantuan pihak lain, usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan hasil musyawarah dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.

Pasal 15

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja  – Yanmas Mandiri dilakukan oleh Pengurus dimasing-masing tingkatan  dan dipertanggungjawabkan melalui Kongres/ Musyawarah.

BAB  -  V

PENERTIBAN

Pasal 16

1.    Dalam rangka menjaga kewibawaan dan tata tertib serta disiplin organisasi perlu adanya usaha-usaha penertiban  – Yanmas Mandiri yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

2.    Apabila Pengurus melanggar AD/ ART dan atau peraturan Organisasi maka Pengurus Pusat dapat membekukan Kepengurusan melalui mekanisme Rapat Pleno.

3.    Pengurus yang dibekukan dan atau diberhentikan sementara memiliki hak untuk membela diri/ merehabilitasi pada Kongres/ Musyawarah.

Pasal  17

Pembina   - Yanmas Mandiri adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 18

Sanksi bagi anggota yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Yanmas Mandiri ini  dapat dikenakan sanksi berupa pembatasan hak anggota. Tata cara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB  -  VI

PENGHARGAAN

Pasal 19

Pelayanan Masyarakat Mandiri (Yanmas Mandiri) memberikan penghargaan kepada seseorang/ lembaga yang telah berjasa dalam tugas kemanusiaan.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  YANMAS MANDIRI

Pasal 20

Anggaran Rumah Tangga  Yanmas Mandiri dapat diubah oleh Kongres dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah peserta.

BAB -  VIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga  Yanmas Mandiri, diatur oleh Pengurus Pusat melalui mekanisme Rapat Pleno dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Yanmas Mandiri.

BAB – IX

P E N U T U P

Pasal 21

Anggaran Rumah Tangga  Yanmas Mandiri ini mulai berlaku sejak Tanggal  ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang   pada Tanggal, 04 Oktober  2009.

Tim Pemrakarsa dan ex Officio Pengurus Kemitraan Yanmas.

      1.   ...........................................................             …………………….

            (Ketua merangkap Anggota)

     

      2.   ...........................................................             …………………….

            (Sekretaris merangkap Anggota)

      3.   ...........................................................            …………………….

            (Anggota)

      4.   ...........................................................              …………………….

            (Anggota)

      5.   ...........................................................              …………………….

            (Anggota)

      6.   ...........................................................             …………………….

            (Anggota)

7.   ...........................................................            …………………….

            (Anggota)